Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disapa Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) membantah menggunakan politisasi agama dalam nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang menggunakan Akronim Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Tanggapan Ketua Umum PKB terkait Akronim AMIN!

Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan Menteri Agama (Menag) memberikan candaannya yang menganggap jika menggunakan akronim Amin memiliki hukum Bidah. Mengetahui hal itu, Cak Imin yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa tidak ada politisasi agama dalam nama Amin. Cak imin lebih memilih untuk tidak menanggapi candaan yang  dilontarkan oleh Yaqut mengenai akronim tersebut.

Baca Juga : 100 Mahasiswa yang Membutuhkan di Uhamka Mendapat Beasiswa Langsung. Bukti Nyata PAN

Ditambah lagi duet calon presiden dan calon wakil presiden ini juga tidak menggunakan tempat ibadah sebagai politisasi. Menurut Cak Imin, ucapan yang dimaksud oleh Yaqut tersebut tidak memiliki substansi.

Diketahui sebelumnya, Cak Imin dan Anies Baswedan belum lama ini telah menghadiri sebuah pertemuan dengan sejumlah tokoh agama yang berlangsung di Klenteng Kong Miao. Ditempat tersebut, Cak Imin mengungkapkan bahwa semestinya dalam dunia demokrasi yang sehat tidak akan ada konflik mengenai SARA.

Akan tetapi, adu domba dengan adanya ujaran SARA masih terus bermunculan dalam dunia maya. Mengetahui hal itu, Cak Imin mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia begitu juga seluruh tim sukses calon presiden untuk memberhentikan politisasi SARA pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Bahkan, Cak Imin menyebutkan bahwa saat ini sudah seharusnya untuk dibangun dengan pertarungan politik demokrasi yang lebih sehat. 

Candaan Menteri Agama Terkait Akronim AMIN

Seperti yang diketahui sebelumnya, Menag Yaqut menyampaikan candaannya mengenai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Amin. Akronim tersebut digunakan oleh Anies Baswedan dan Cak Imin yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Bagi Yaqut, penggunaan kata Amin tersebut memiliki hukum Bidah. Hal tersebut diungkapkan oleh Yaqut ketika membuka orientasi PPPK Kemenag RI yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Mulanya, Yaqut hanya sekedar melemparkan candaan kepada Prof Amin Suyitno selaku Kepala Balitbang Diklat Kemenag. 

Akan tetapi, setelah itu pernyataan yang dilontarkan oleh Yaqut tersebut justru menyinggung kata Amin yang sampai saat ini hanya diperbincangkan. Kemudian, Yaqut mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan memilih Amin.

Yaqut juga mengatakan orang yang memilih amin menandakan Bidah. Setelah acara tersebut berakhir, Yaqut langsung mendapat sambutan dari sejumlah media yang hadir. Dia mempertegas bahwa ucapan yang disampaikan dalam acara tersebut merupakan sebuah candaan semata.

Ia meminta kepada seluruh wartawan yang hadir untuk tak melibatkan candaan tersebut dengan dunia politik.Yaqut berharap agar candaan yang dilontarkan tersebut tidak digoreng secara berlebihan oleh media. 

Yaqut menjelaskan bahwa Amin yang dimaksud oleh Yaqut adalah nama orang, yakni Amin Suyitno yang merupakan Kepala Badan Balitbang DIklat Kemenag. Kemudian, terdapat salah satu media yang menanyakan apakah amin tersebut pada nama calon presiden dan calon wakil presiden?, Yaqut dengan tegas membantahnya.

Ia menjawab bahwa Amin yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan tokoh calon pemimpin Negara, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Segera Tentukan Sikap

Disamping itu, Hidayat Nur Wahid alias HNW yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS menyatakan bahwa pihaknya saat ini akan mengadakan rapat guna membahas masalah sikap partai yang ditunjukkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin pada Pemilu 2024 mendatang.

Diketahui sebelumnya, PKS meyakinkan bahwa pihaknya akan tetap memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Akan tetapi, sikap resmi yang diarahkan kepada Cak Imin masih belum mendapatkan keputusan oleh Majelis Syuro.

HNW mengungkapkan bahwa kemungkinan sikap resmi kepada Cak Imin ini akan dibongkar pada hari Jumat setelah sekitar pukul 14.00 WIB. HNW menambahkan alasan mengapa pihaknya masih belum bergabung dalam rapat pembentukan tim pemenangan antara PKB dan NasDem. 

HNW menjelaskan alasanya karena memang proses formalnya PKS harus menyelesaikan dulu berbagai keadaannya dan menganggap bahwa semua pihak yang berkaitan dapat memahami proses ini.

Menurutnya, PKB dan Partai NasDem hingga saat ini masih menjalin kerja sama dengan baik dan lancar serta telah memberikan sinyal positif PKS masih akan berada dalam Koalisi Perubahan. 

Melihat akan adanya penentuan sikap terhadap Cak Imin, Adi Prayitno selaku Pengamat dari Lembaga Parameter Politik Indonesia menyebutkan bahwa PKS masih berada dalam tahap yang berhati-hati untuk mengambil sikapnya untuk bertahan dalam Koalisi Perubahan.

Walaupun sudah menegaskan bahwa PKS masih akan tetap memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, tetapi PKS mengungkapkan bahwa masih harus menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Syuro PKS untuk sikap apa nantinya yang harus dikeluarkan.

Adi menganggap bahwa pernyataan PKS yang meyakinkan untuk tetap bersama Anies sebagai upaya ke publik partai tersebut tidak reaktif seperti partai yang lain.